Menu

Mode Gelap

News · 4 Mei 2023 15:40 WIB ·

PT Flobamor Enggan Penuhi Permintaan KSP Karena Belum Menerima Surat Resmi Dari KLHK


 PT Flobamor Enggan Penuhi Permintaan KSP Karena Belum Menerima Surat Resmi Dari KLHK Perbesar

Ayonusantar.com – Permintaan Kantor Staff Kepresidenan (KSP) terkait penundaan pemberlakuan tarif jasa pemandu wisata atau Naturalist Guide di Pulau Komodo dan Pulau Padar, Taman Nasional Komodo belum bisa dilakukan sebelum mendapatkan surat resmi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini diisebutkan oleh Direktur Operasional PT Flobamor Abner Rumpah.

Rumpah menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat terbatas bersama KSP dan sejumlah lembaga terkait tentang penanganan isu strategis terkait Taman Nasional Komodo, Kamis (04/05). Dalam rapat ini, Kantor Staff Kepresidenan meminta PT Flobamor untuk sementara waktu menunda pemberlakuan pengenaan tarif bagi jasa pemandu wisata di Pulau Komodo dan Pulau Padar.

“Dalam rapat tersebut, tidak ada keputusan pencabutan atas izin kerjasama Flobamor. Itu tidak ada, yang terjadi adalah adanya permintaan dari kantor staf presiden untuk menunda sementara terkait kebijakan kenaikan jasa,” ujarnya.

Pada rapat yang juga dihadiri oleh Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng, dan ASITA ini membahas 2 agenda utama yakni Pembahasan kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo dan Penanganan isu-isu lainnya di Taman Nasional Komodo.

“Dalam rapat yang dilaksanakan secara daring ini, KSP meminta Flobamor untuk menunda sementara pemberlakuan tarif jasa pemandu wisata di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Namun, pihak flobamor menyampaikan bahwasanya agar KSP meminta kepada KLHK agar mengeluarkan surat resmi terkait hal tersebut,” ungkapnya.

Menurut Abner Rumpah, permintaan itu belum bisa dipenuhi oleh KSP. Oleh sebab itu, Ia menjelaskan pihaknya akan mengikuti instruksi penundaan ini setelah mendapatkan surat resmi dari KLHK selaku pihak yang berwenang dalam Kawasan Taman Nasional Komodo. Mengingat sebelumnya, PT Flobamor telah menjalin MoU dengan KLHK.

Artinya, Flobamor menunggu surat resmi dari kementrian KLHK. Jika ada surat dari KLHK terkait pemberhentian sementara maka Flobamor akan mengikuti,” paparnya.

Oleh karena itu, Abner Rumpah mengatakan pemberlakuan tarif jasa pemandu wisata di Pulau Komodo dan Pulau Padar bagi wisatawan akan tetap berlaku selama surat permintaan penundaan tidak dikeluarkan KLHK.

Namun jika tidak ada surat itu maka tetap berlanjut sesuai dengan kerjasama yang sudah dibuat bersama KLHK,” tutupnya.

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Wartawan

Baca Lainnya

PMBB Bersama Pemcat Komodo Adakan Baksos di Kuliner Wisata Kampung Ujung 

8 Juni 2024 - 09:46 WIB

Klarifikasi Ketua FOKAL Labuan Bajo Soal Besaran Uang Pangkal dan Dasar Hukum Pendirian

31 Mei 2024 - 13:24 WIB

Residivis Pencuri HP Asal Welak Kembali Diamankan Polisi di Labuan Bajo

23 Mei 2024 - 10:00 WIB

Terima Kunjungan PJ Bupati Sala Tiga, Bupati Edi Endi Berikan Gambaran Dalam Menjaga Toleransi di Mabar 

22 Mei 2024 - 17:54 WIB

Respon Pemberitaan Sejumlah Media, Bupati Manggarai Barat Tegaskan LHKPN 2023 Sudah Dilaporkan 

22 Mei 2024 - 05:31 WIB

Anggota DPRD Mabar Pertanyakan Status Kepemilikan Tanah Kerangan Labuan Bajo

16 Mei 2024 - 16:47 WIB

Trending di News