Menu

Mode Gelap

News · 16 Mei 2024 16:47 WIB ·

Anggota DPRD Mabar Pertanyakan Status Kepemilikan Tanah Kerangan Labuan Bajo


 Inocentius Peni saat menyampaikan pemandangan F-AIR kepada pemerintah daerah saat sidang paripurna penyampaian pemandangan umum Fraksi dilaksanakan diruang rapat gedung DPRD Kabupaten Manggarai Barat,Kamis (16/5/2024). Perbesar

Inocentius Peni saat menyampaikan pemandangan F-AIR kepada pemerintah daerah saat sidang paripurna penyampaian pemandangan umum Fraksi dilaksanakan diruang rapat gedung DPRD Kabupaten Manggarai Barat,Kamis (16/5/2024).

Ayonusantara.com- Fraksi Amanat Indonesia Raya (F-AIR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat mempertanyakan status kepemilikan tanah yang berlokasi di kerangan, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Dalam pandangan umum saat sidang paripurna, Anggota Fraksi Amanat Indonesia Raya (F-AIR) Inocentius Peni menyampaikan beberapa poin pemandangan yang salah satu menanyakan status tanah berlokasi di Kerangan, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kami (16/5/2024).

“Terkait status tanah Kerangan, kami belum dapat informasi apakah itu sudah terdata secara resmi sebagai aset daerah karena Bupati Agustinus Ch Dula masuk penjara karena itu. Karena itu juga kami minta statusnya seperti apa, apakah sudah tercatat sebagai aset daerah,” ungkap Inocentius saat menyampaikan pemandangan F-AIR kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat NTT, Kamis (16/5/2024).

Ino Peni mengatakan apakah dengan selesainya perkara tanah yang melibatkan mantan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dulla sudah otomatis menjadi aset daerah atau belum.

“Kami tadi dari F-AIR, bertanya kepada pemerintah daerah tentang status tanah Kerangan. Dengan selesainya perkara yang melibatkan pak Gusti Dulla dulu, maka apakah status tanah itu otomatis menjadi aset pemerintah daerah. Nah Kitakan belum tahu ini, status tanahnya sekarang seperti apa?,” ungkapnya.

“Apakah statusnya masih gantung atau sudah tercatat secara resmi sebagai aset daerah. Nah kalau status tanah itu sudah tercatat di aset daerah berarti dokumennya sudah lengkap. Justru karena kebingungan atau ketidaktahuan itu kita minta penjelasan resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat,” tambah lagi.

Ia menyebut jawaban daerah pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dijadwalkan pada sidang jawaban yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Mei 2024 besok.

“Intinya pemerintah daerah sudah meregistrasikan tanah itu sebagai ast daerah atau tidak. Kan besok baru ada jawaban dari pemerintah, dan kalau jawaban dari pemerintah yah sudah, mana buktinya kalau memang sudah melakukan pengalihan hak atas tanah itu. Kalau tidak apa persoalannya,” ucapnya.

Menanggapi sejumlah penyampaian fraksi DPRD Mabar, Bupati Edi Endi mengatakan, jawaban pemerintah atas penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan atas pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T/A 2023 akan dilanjutkan besok, Jumat, 17 Mei 2024.

“Kalau di jadwal itu setengah lima (Pukul 16.30 Wita) ini kita majukan ke jam dua (Pukul 14.00 Wita) terimakasih,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 166 kali

badge-check

Wartawan

Baca Lainnya

PMBB Bersama Pemcat Komodo Adakan Baksos di Kuliner Wisata Kampung Ujung 

8 Juni 2024 - 09:46 WIB

Klarifikasi Ketua FOKAL Labuan Bajo Soal Besaran Uang Pangkal dan Dasar Hukum Pendirian

31 Mei 2024 - 13:24 WIB

Residivis Pencuri HP Asal Welak Kembali Diamankan Polisi di Labuan Bajo

23 Mei 2024 - 10:00 WIB

Terima Kunjungan PJ Bupati Sala Tiga, Bupati Edi Endi Berikan Gambaran Dalam Menjaga Toleransi di Mabar 

22 Mei 2024 - 17:54 WIB

Respon Pemberitaan Sejumlah Media, Bupati Manggarai Barat Tegaskan LHKPN 2023 Sudah Dilaporkan 

22 Mei 2024 - 05:31 WIB

Ino Peni Sebut Penetapan Bandara Internasional Komodo harus Memberi Manfaat untuk PAD

16 Mei 2024 - 13:42 WIB

Trending di News